Page 8 - Majalah Keimigrasian Bhumipura Edisi V Tahun 2018
P. 8

kedua  belah  pihak  dan  dapat         adalah  adanya  permintaan  masyarakat
                      digunakan secara bersama-sama.          perbatasan  warna  negara  malaysia  di
                   c.  Proyek-proyek usaha bersama.           kalimantan  barat  yang  meminta  agar
               2.  Merumuskan hal-hal yang berhubungan        diperbolehkan  masuk  wilayah  Indonesia
                   dengan     pelaksanaan    pembangunan      tanpa  menggunakan  dokumen  pas  lintas
                   sosial ekonomi di wilayah perbatasan.      batas karena hanya kepentingan tradisional.
               3.  Melaksanakan      pertukaran   informasi   Masyarakat        perbatasan       Malaysia
                   dengan  negara  tetangga  (Malaysia        menganggap  bahwa  banyak  masyarakat
                   Sarawak)     mengenai     proyek-proyek    perbatasan    Indonesia   yang    memasuki
                   pembangunan sosial ekonomi di wilayah      wilayah  Malaysia  tanpa  menggunakan  pas
                   perbatasan bersama.                        lintas batas, sehingga mereka menuntut hal
               4.  Menyampaikan        laporan      kepada    yang sama kepada Pemerintah Indonesia.
                   Gubernur  Kalimantan  Barat  dan  KK
                   Sosek  Malindo  tingkat  pusat  mengenai
                   pelaksanaan      pembangunan       sosial
                   ekonomi       perbatasan      Indonesia-
                   Malaysia.

                      Merujuk  kewenangan  yang  dimiliki
               oleh KK Sosek Malindo baik di tingkat pusat
               maupun  daerah,  maka  kewenangan  yang
               dimiliki   hanyalah   sebatas   memberikan
               informasi  mengenai  pembangunan  sosial              Pada  pertemuan  KK  Sosek  Malindo
               ekonomi  yang  dibutuhkan  dan  memberikan     ke 32 tahun 2014 di Kota Kinabalu, Malaysia,
               saran  kebijakan  yang  sekiranya  dibutuhkan   isu  terseut  menjadi  salah  satu  bahan
               dan    mendukung     pembangunan       sosial   persidangan  yaitu  meminta  pihak  Imigrasi
               ekonomi  wilayah  perbatasan.  Satu  hal       Malaysia       mewajibkan        masyarakat
               penting yang memedakan keduanya adalah         perbatasan  warga  negara  malaysia  yang
               adanya  kewenangan  Sosek  Malindo  Pusat      akan    melintas   ke   wilayah   Indonesia
               untuk  mengkoordinasikan  program  dan         diwajibkan  membawa  dan  menggunakan
               bekerjasama  dengan  departemen  antar         dokumen pas lintas batas dan apabila tidak
               sektor untuk mengelola perbatasan.             membawa  akan  ditolak  oleh  Imigrasi
                                                              Indonesia. Masukan tersebut dapat diterima
                      Dalam  pertemuan  setiap  tahunnya      pihak Malaysia dan akan dilakukan perbaikan
               Direktorat  Jenderal  Imigrasi  turut  terlibat   terhadap  mekanisme  pemeriksaan  pelintas
               dalam  hal  penyusunan  materi  persidangan.   batas  di  perbatasan  Indonesia  Malaysia  di
               dalam     kesempatan     tersebut   Imigrasi   Serawak dan Kalimantan Barat.
               menyampaikan  pandangan  dan  masukan          (Budiman Hadiwasito, Kepala Seksi Kerja
               terkait   isu   keimigrasian    di   wilayah   Sama Antarlembaga Non Pemerintah,
                   perbatasan. Salah satu hal yang menarik    Direktorat Kerjasama Keimigrasian)




                     8                                                              BhumiPura  Edisi V
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13