Page 7 - Majalah Keimigrasian Bhumipura Edisi V Tahun 2018
P. 7

Sidang  XII  GBC  di  Kuala  Lumpur  pada
               tanggal 14 November 1983.

                      Gagasan ini ini mendapat tanggapan
               yang positif dari Jenderal TNI L.B. Moerdani
               selaku    Panglima    ABRI,    Ketua   GBC
               Indonesia. Setelah Sidang XII GBC Malaysia-
               Indonesia  berlangsung,  kemudian  Staff
               Planning    Committee      (SPC)    sebagai
               koordinator  perencanaan  kegiatan  GBC
               menugaskan      beberapa    pejabat    untuk      bidang  sosial  ekonomi  antara  Malaysia
               merintis  usaha-usaha  untuk  tercapainya         dan Indonesia.
               kerjasama  pembangunan  sosial  ekonomi        2.  Merumuskan,      menyiapkan       saran
               tersebut. Sementara GBC sendiri merupakan         kebijakan dan langkah-langkah yang perlu
               forum  kerjasama  perbatasan  Indonesia-          diambil oleh pimpinan GBC dalam rangka
               Malaysia,  yang  di  Indonesia  diketuai  oleh    kerjasama  pembangunan  sosial  ekonomi
               Panglima  TNI,  yang  didirikan  sejak  tahun     antara Malaysia-Indonesia.
               1972.                                          3.  Mengkoordinasikan    dan   bekerjasama

                      Kelompok  Kerja  Sosek  Indonesia          dengan    departemen     sektoral   guna
               terdiri dari dua tingkat yaitu tingkat pusat dan   membantu     memelihara      kelancaran
               daerah.  KK  Sosek  Malindo  tingkat  pusat       penyelenggaraan  pembangunan  wilayah
               berkedudukan di Staf Teritorial TNI (Ster TNI)    perbatasan.
               yang  diketuai  oleh  Asisten  Teritorial  Kasum   4.  Menghimpun,           mengevaluasi,
               TNI  (Aster  Kasum  TNI).  Sedangkan  KK          menyimpulkan serta menyarankan hal-hal
               Sosek  Malindo  tingkat  daerah  Kalimantan       yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan
               Barat berkedudukan di Badan Perencanaan           kerjasama  pembangunan  sosial  ekonomi
               Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Propinsi          wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia.
               Kalimantan  Barat.  Ketua  Sosek  Malindo      5.  Mengkaji        dan         mempelajari
               tingkat  daerah  Kalimantan  Barat  adalah        masalahmasalah          yang       dapat
               Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Barat.         dikerjasamakan oleh kedua negara.
               Berikut Struktur organisasi KK Sosek Malindo   Sedangkan  tugas  dan  tanggung  jawab  KK
               yang  kami  temukan  dengan  sumber  yang      Sosek Malindo tingkat daerah adalah sebagai
               berbeda  yang  juga  mengindikasikan  bahwa    berikut.
               institusi ini sangat minim dalam memberikan
               informasi kepada publik.                       1.  Menentukan                proyek-proyek
                                                                  pembangunan  sosial  ekonomi  menurut
                 Tugas dan kewenangan KK Sosek                    kriteria sebagai berikut:

               Malindo Pusat adalah:                              a.  Proyek-proyek  yang  akan  membawa
                                                                     keseimbangan  pembangunan  di
               1.  Merumuskan,  menyiapkan  kebijakan  dan           wilayah perbatasan bersama.
                  rencana  kerjasama  pembangunan  di
                                                                  b.  Proyek-proyek     yang      akan
                                                                     mendatangkan      manfaat     bagi
               BhumiPura Edisi V                                                                     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12