Page 15 - Majalah Keimigrasian Bhumipura Edisi V Tahun 2018
P. 15

dengan  denda kepada perusahaan  sebesar       dengan kebijakan dan peraturan hukum yang
               24.000  Dolar  AS  pada  setiap  buruh  ilegal   berlaku  di  masing-masing  negara.  (Tobing,
               yang dipekerjakan.  (Salant, 2017) Padahal,    2017) Perbedaan kebijakan inilah yang bisa
               masalah pekerja ilegal ini tidak bisa dihadapi   memicu  ketidakselarasan  tindakan  untuk
               Thailand  sendirian karena  pangkal  masalah   melindungi   para    pekerja   migran   dari
               berada di negara asal. Di Kamboja misalnya,    kekerasan dan eksploitasi.
               untuk  mendapatkan  paspor  secara  legal             Oleh  karena  itu,  Imigrasi  Indonesia
               harus  melakukan  pengurusan  di  ibukota      sudah    sepatutnya    menjadi    penggerak
               Pnom  Phenh,  sedangkan  rata-rata  calon      positive  sum  game  dalam kerja  sama  antar
               pekerja  migran  adalah  warga  miskin  di     negara    ASEAN      untuk   menyelaraskan
               penjuru  Kamboja.  Kondisi  inilah  yang       kebijakan  dalam  bidang  keimigrasian  demi
               kemudian memaksa mereka menempuh jalur         melindungi pekerja migran. Indonesia dengan
               ilegal.  (Salant,  2017)  Masalah  bersama  ini   kebijakan   preventifnya   terhadap   TKI
               menjadikan  kerja  sama  antar  negara  baik   nonprosedural bisa menjadi contoh dan tutor
               untuk  menyelaraskan  kebijakan  migran        bagi negara-negara pengirim pekerja migran
               maupun pertukaran ilmu menjadi penting.
                                                              seperti  Kamboja  dan  Myanmar  untuk
                      Di  level  kenegaraan,  sebenarnya      bersama-sama        menyusun       kebijakan
               ASEAN  sudah  menghasilkan  sejumlah           keimigrasian  yang  serupa  namun  tetap
               kebijakan  terkini  salah  satunya  adalah     disesuaikan    dengan     kondisi   negara.
               ASEAN Consensus on the Promotion of the        Indonesia  juga  bisa  mendorong  Imigrasi
               Rights  of  Migrant  Workers  yamg  disetujui   negara-negara  penerima  seperti  Thailand,
               pada ASEAN Summit di Filipina tanggal 11-      Singapura, dan Malaysia untuk bekerja sama
               14 November 2017. Konsensus ini lahir satu     menyusun data terintegrasi terkait arus keluar
               dekade  setelah  Cebu  Declaration  on  the    masuk  pekerja  migran.  Data  terintegrasi  ini
               Protection and the Promotion of the Rights of   bisa menjadi rujukan tunggal untuk kebijakan
               Migrant  Workers  dianggap  membutuhkan        pengawasan  terhadap  tindakan  illegal  yang
               penguatan  untuk  melindungi  para  pekerja    bisa membahayakan pekerja migran.
               migran.  (Tobing,  2017)  Namun  sayangnya,    (Wakhid    Aprizal   Ma’ruf,   CPNS   Analis
               konsensus  ini  tidak  legally  binding  atau   Keimigrasian   Pertama   Seksi   Teknologi
               mengikat    secara    hukum.    Selain   itu,   Informasi  dan  Komunikasi  Keimigrasian
               konsensus ini juga memiliki pendekatan yang    Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta)
               desentralitatif  dengan  mereferensi  dirinya

















               BhumiPura Edisi V                                                                    15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20