Page 13 - Majalah Keimigrasian Bhumipura Edisi V Tahun 2018
P. 13

mendapatkan  visa  kerja  kembali  ke  Saudi   nama  maupun  data  lahir  dalam  konteks
               Arabia  dalam  masa  moratorium  pengiriman    perlindungan  WNI  telah  mengupayakan
               pekerja  Indonesia  sejak  tahun  2015,  serta   pengkoresian Paspor di KJRI Jeddah. Namun
               konsekuensi  teramat  berat  lainnya  seperti   kemudian  ini  menjadi  pekerjaan  baru
               memulangkan isteri dan anak-anak yang juga     selanjutnya    terkait   perbedaan      data
               tinggal  dan  sekolah  di  Saudi  Arabia  yang   Iqamah/Izin  Tinggalnya.  Untuk  perbedaan
               rentetannya  makin  panjang  terkait  rumah    nama      pihak    Jawazat/Imigrasi     KSA
               yang  ditinggali,  urusan  sekolah,  kendaraan   memberikan masih ruang kebijakan dengan
               atas  namanya  yang  wajib  dalam  penjualan,   persetujuan  Imigrasi  pusat  di  Riyadh
               dan kewajiban lainnya. Tidak adanya jaminan    sepanjang ada dokumen pendukung paspor
               si  WNI  seandainya  bisa  mendapatkan  visa   yang  pertama  dan  visa  lama.  Kesulitan
               kerja baru bisa juga mendatangkan lagi isteri   terbesar adalah terkait anatar data lahir dan
               dan anak-anaknya oleh karena kebijakan di      sistem  Ta’min.  Pihak  berwenang  masih
               level  jabatan  kerja  tersebut  yang  bisa    berpandangan        bahwa       permohonan
               mendatangkan  keluarga  telah  diterapkan      perbaikan koreksi data lahir ini sebagai upaya
               kebijakan “Saudisasi”.                         menghindari pajak asuransi yang besar.

               Penyesuaian data selanjutnya adalah terkait    2 isu keimigrasian lanjutan rintisan kerjasama
               dengan      implementasi      single    data   biometrik  dan  Immigration  Clearance  pra
               kependudukan  nasional    melalui  KTP         daperture     serta    program      Amnesti
               elektronik  (e  KTP)  yang  selaras  dengan    pemulangan dan perbaikan data WNI dalam
               pemberlakukan  SIMKIM  di    Perwakilan  RI.   Sistem Iqamah/Izin Tinggal KSA inilah yang
               Sebagian     besar     PMI     yang    telah   menjadi    program     kerjasama     bidang
               memanfaatkan  cuti  di  tanah  air  telah      keimigrasian  KJRI  Jeddah  dalam  upaya
               melakukan  perekaman data  elektronik  yang    perlindungan  WNI  di  wilayah  akreditasi
               “mengiring     pada     data    sebenarnya”    khususnya,  yang  mungkin  dari  lingkup
               berdasarkan  dokumen  pendukung  yang          capaian hasilnya bisa lebih luas tidak semata
               dipersyaratkan  dalam  e KTP  tersebut,  yang   bagi WNI di Saudi Arabia umumnya, bahkan
               pada  akhirnya  menyebabkan  data  e  KTP      juga  skala  nasional  di  Indonesia  seperti
               yang  tidak  sama  saat  ini  dengan  data     terkait jemaah haji dan umrah.
               Paspornya. Secara bertahap para PMI atau       (Ibnu Ismoyo,  Konsul Imigrasi Perwakilan RI
               WNI  yang  memiliki  perbedataan  data  baik   Jeddah)



















               BhumiPura Edisi V                                                                    13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18