Page 9 - Majalah Keimigrasian Bhumipura Edisi IV Tahun 2018
P. 9

30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1   wajib  memiliki  Penjamin  yang  menjamin
               (satu) kali dengan lama tinggal 30 (tiga puluh)   keberadaannya.  Untuk  beberapa  alasan
               hari serta dapat mengajukan visa kunjungan     tertentu,  permohonan  visa  dapat  diatur  dan
               melalui perwakilan Indonesia di Luar Negeri    ditangani oleh sponsor dari orang asing yang
               atau  melalui  penjamin  di  Indonesia  dengan   bersangkutan  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini,
               mengajukan  ke  Direktorat  Jenderal  Imigrasi   sponsor harus menghadap sendiri ke kantor
               di Jakarta.                                    pusat Direktorat Jenderal Imigrasi.
                      Perwakilan RI di luar negeri memiliki          Berdasarkan     ketentuan     tentang
               peran  dalam  penerbitan  dan  peneraan  visa   penjamin  tersebut  di  atas  jelas  bahwa
               bagi   Orang    Asing   yang    mengajukan     penjamin  harus  memiliki  status  yang  jelas
               permohonan  visa  pada  wilayah  akreditasi    dan harus dapat dipertanggungjawabkan dan
               Perwakilan  RI.  Dalam  penerbitan  visa,      bertanggung  jawab  sepenuhnya  terhadap
               Perwakilan  RI  memiliki  kewenangan  untuk    keberadaan  dan  kegiatan  yang  dilakukan
               menerbitan  visa  kunjungan  atas  kuasa       oleh  orang  asing  tersebut  selama  di
               sendiri,  kecuali  permohonan  visa  yang      Indonesia.  Oleh  karena  itu  ketelitian  dalam
               diperuntukan kegiatan jurnalistik dan negara   penerimaan     berkas    permohonan     dan
               tertentu  yang  memerlukan  calling  visa      pengecekan keabsahan terkait penjamin dari
               dengan  persetujuan  Direktorat  Jenderal      orang asing tersebut memiliki peranan yang
               Imigrasi.                                      sangat  penting.  Persyaratan  yang  harus
                      Perubahan  kebijakan  dalam  hal        dilampirkan oleh penjamin sebagai bukti kuat
               pemberian fasilitas keimigrasian berupa visa   yang    harus   ditandatangani   bermeterai
               adalah  pemberian  bebas  visa  bagi  169      tertuang dalam surat jaminan dari penjamin
               negara  tertentu  melalui  Peraturan  Presiden   sesuai  pada  saat  mengajukan  visa  serta
               Nomor  21  tahun  2016  tentang  Bebas  Visa   identitas penjamin harus sesuai dengan data
               Kunjungan dan Peraturan Pemerintah Nomor       laporan  hasil  pengecekan  melalui  kegiatan
               26  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas      pengawasan yang dilakukan.
               Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013              Pentingnya  eksistensi  keberadaan
               tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-         penjamin  terhadap  Orang  Asing  yang  akan
               Undang  Nomor  6  Tahun  2016  tentang         masuk ke wilayah Indonesia, tentunya harus
               Keimigrasian  berkaitan  dengan  pemberian     dicermati  dengan  dilakukannya  wawancara
               visa  kunjungan  beberapa  kali  perjalanan.   yang mendalam terhadap kedua belah pihak
               Permohonan      persetujuan     visa   pada    yakni    terhadap    Orang     Asing    dan
               Direktorat Jenderal Imigrasi diajukan melalui   Penjaminnya  untuk  menentukan  keabsahan
               sistem  visa  online  dengan  cara  melakukan   dan  legalitas  hubungan  kerja  maupun
               registrasi,  input  data  orang  asing  dan    emosional  kedua  belah  pihak,  dari  sejak
               memindai  lampiran  dokumen  persyaratan.      dimohonkannya      visa   kunjungan    pada
               Persyaratan  permohonan  persetujuan  visa     Perwakilan RI.
               kunjungan  bagi  warga  negara  dari  negara          Terhadap  pemberian  perpanjangan
               calling visa melalui Direktur Jenderal Imigrasi.   Izin Tinggal Kunjungan yang dilakukan oleh
                      Sesuai  Pasal  1  angka  26  Undang-    Kepala  Kantor  Imigrasi  seharusnya  dapat
               Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang         dijadikan  program  tetap  untuk  melakukan
               Keimigrasian,    Penjamin  adalah  orang  atau   penelaahan  lebih  mendalam.  Kasus-kasus
               korporasi  yang  bertanggung  jawab  atas      pelanggaran  keimigrasian  yang  dilakukan
               keberadaan dan kegiatan orang asing selama     oleh  pemegang  ITK,  disinyalir  banyak
               berada  di  Wilayah  Indonesia  dan  di  dalam   diakibatkan  karena  tidak  dilakukannya
               Pasal 63 nya dinyatakan bahwa Orang Asing      kegiatan pengawasan keimigrasian yang
               tertentu  yang  berada  di  Wilayah  Indonesia

               BhumiPura Edisi IV                                                                    9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14