Page 6 - Majalah Keimigrasian Bhumipura Edisi IV Tahun 2018
P. 6

Optimalisasi Regulasi Pemberian Izin Tinggal

                   Kunjungan Terhadap Pengendalian Tenaga Kerja
                                                        Asing



                      D                                       2014  Tentang  Prosedur  Teknis  Pemberian,
                             ampak  era  globalisasi  telah
                             memberikan perubahan besar
                                                              Perpanjangan,  Penolakan  Pembatalan  dan
                                      dunia
                                               internasional
                             dalam
               khususnya  dalam  aspek  ekonomi,  industri,   Berakhirnya  Izin  Tinggal  Kunjungan,  Izin
                                                              Tinggal  Terbatas,  dan  Izin  Tinggal  Tetap
               transportasi,  perdagangan,  ketenagakerjaan   Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki
               dan    sebagainya.    Perubahan     tersebut   Izin Tinggal.
               mengakibatkan  hubungan  antar  negara-               Perkembangan  pola  interaksi  aspek
               negara semakin erat terjalin, yang tercermin   politik, sosial, ekonomi dan budaya di tingkat
               dari  meningkatnya  kerjasama  bilateral  dan   bilateral  maupun  multilateral,  membawa
               multilateral antar negara, dan membuka pintu   konsekuensi perlunya dilakukan harmonisasi
               bagi warga dari masing masing negara untuk     peraturan  lalu  lintas  Orang  Asing  dengan
               mengunjungi  negara  lainnya,  termasuk        berbagai    kepentingannya     ke    wilayah
               mengunjungi Indonesia. Warga negara asing      Indonesia.  Berbagai  kebijakan  pemerintah
               yang  berkunjung  ke  Indonesia  memiliki      yang digelontorkan mempunyai maksud dan
               berbagai kepentingan, misalkan kepentingan     tujuan  antara  lain  untuk  dapat  memajukan
               pariwisata,  tugas  pemerintah,  keluarga,     kesejahteraan  umum  dengan  meningkatkan
               bisnis, dan lain-lain. Agar kepentingan warga   daya saing ekonomi antar Negara khususnya
               negara  asing  tersebut  dapat  terlaksana,    di kawasan Asia Tenggara.
               maka warga negara asing harus memenuhi                Seiring      dengan        dibukanya
               syarat-syarat yang diatur dalam keimigrasian   Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  pada  awal
               Indonesia.                                     tahun  2016  serta    dipicu    oleh  adanya
                      Dalam  Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2)   ASEAN-CHINA    Free  trade    Area  (ACFTA)
               Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011           membuat  tenaga  kerja  asing  dapat  dengan
               tentang  Keimigrasian,  menjelaskan  bahwa     bebas  masuk  ke  wilayah  Indonesia  untuk
               setiap  orang  asing  yang  berada  di  wilayah   datang dan bekerja di Indonesia. Salah satu
               Indonesia wajib memiliki izin tinggal dan izin   kebijakan  yang  diberikan  berupa  fasilitas
               tinggal tersebut diberikan sesuai dengan visa   Bebas Visa Kunjungan untuk kegiatan wisata,
               yang dimilikinya.                              memberi  dampak  peningkatan  yang  cukup
                      Izin  Tinggal  Kunjungan  merupakan     signifikan terhadap intensitas lalu lintas orang
               salah satu jenis dari Izin tinggal keimigrasian   asing  yang  masuk  dan  keluar  wilayah
               yang  diberikan  kepada  orang  asing  yang    Indonesia.
               akan memasuki wilayah Republik Indonesia              Dampak      negatif   dari   regulasi
               dengan     berbagai     kepentingan    yang    pemberian  Izin  Tinggal  Kunjungan  adalah
               dilegalisasi  melalui  beberapa  perangkat     banyak  terjadinya  praktik  penyalahgunaan
               aturan keimigrasian  yang tertuang  di  dalam   Izin  Tinggal  Kunjungan,  yang  berbeda  dari
               Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013       awal  permohonan  visa  kunjungan  pada
                   tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-      perwakilan Indonesia di luar negeri. Ragam
                   Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang     kepentingan  penggunaan  visa  kunjungan
                   Keimigrasian  dan    Peraturan  Menteri    yang  telah  diatur,  antara  lain  untuk
                   Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  27  Tahun      kepentingan    kesenian,   sosial   budaya,

                     6                                                            BhumiPura  Edisi IV
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11