Page 12 - Majalah Keimigrasian Bhumipura Edisi IV Tahun 2018
P. 12

Imigrasi Sebagai Fungsi Control Dan Monitor TKA di

                            Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)



                      M                                       dianggap  menganak  tirikan  Tenaga  Kerja
                               emasuki  era  pasar  bebas
                               dalam  hal  ini  Masyarakat
                                                              Lokal dan membuka pintu lebar-lebar untuk
                               Ekonomi
                                                      untuk
                                           dituntut
                                                              ini  juga  diperparah  dengan  isu  temuan
               masyarakat     Indonesia    ASEAN     (MEA)    pekerja asing untuk bekerja di Indonesia. Hal
               meningkatkan  kompetensi  dan  kualitas        Tenaga  Kerja  Asing  yang  bekerja  sebagai
               dirinya dengan membekali diri dengan tingkat   unskill worker dan TKA Illegal di perusahaan
               pendidikan  atau  pelatihan  skill  yang  lebih   di  berbagai  daerah.  Namun  salah  satu
               baik. Dengan begitu di harapkan masyarakat     penyebab  keberadaan  unskill  worker  dan
               Indonesia siap dan berdaya saing agar tidak    TKA  Illegal  ini  adalah  fasilitas  Bebas  Visa
               menjadi  konsumen  dari  produk-produk  dan    Kunjungan yang sebelumnya di peruntukkan
               jasa  negara  negara  lain.  Namun  secara  riil   untuk tujuan peningkatan pendapatan negara
               kesiapan  masyarakat  Indonesia  dalam         di sector pariwisata malah di salah gunakan
               menghadapi  MEA  ini  belum  seluruhnya        oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.
               merata.  Khususnya  dalam  bidang  digital     Merujuk  data  Direktorat  Jenderal  Imigrasi
               maupun  bidang  lain  yang  memerlukan         tahun 2017 bahwa penyimpangan hukum ini
               keahlian khusus.                               paling banyak dilakukan oleh WN Tiongkok.
                                                              Namun  untuk  permasalahan  ini  menjadi
                      Untuk    mempercepat     pemerataan
               peningkatan    kualitas   dan   kompetensi,    tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi
               pemerintah  berinisiatif  untuk  memudahkan    di perlintasan lalu lintas orang untuk mejaga
               perizinan tenaga kerja asing (TKA) terutama    pintu  gerbang  negara  serta  pengawasan
               visa    tinggal   terbatas   (Vitas)   yang    terhadap  orang  asing  yang  berada  di
               berkompeten  dan  memiliki  keahlian  khusus   Indonesia.
               dengan harapan adanya transfer knowledge              Oleh karena itu sesuai dengan Pasal
               dengan  tenaga  kerja  lokal.  Hal  ini  juga  di   66  angka  2  huruf  b  dan  pasal  68  Undang-
               perkuat  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor    Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang
               20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga        Keimigrasian,  Pasal  180  s/d  193  Peraturan
               Kerja  Asing  pasal  19  yang  mengharuskan    Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  tentang
               pengurusan  vitas  paling  lama  2  (dua)  hari   Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang
               sejak permohonan diterima secara lengkap.      Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
               Selain  transfer  knowledge  mempermudah       Petunjuk  Pelaksanaan  Direktur  Jenderal
               perizinan tenaga kerja asing juga di harapkan   Imigrasi Nomor: F-338.IL.01.10 Tahun 1995
               bisa menggenjot iklim investasi di Indonesia.   tanggal  15  Maret  1995  Tentang  Tatacara
                                                              Pengawasan  Orang  Asing,  dam  Petunjuk
                          Adanya kebijakan ini telah menuai
                   protes   dari   berbagai   pihak   yang    Pelaksanaan  Direktur  Pengawasan  dan
                   beranggapan     bahwa    kebijakan    ini   Penindakan  Keimigrasian    Nomor:  F4-
                                                              IL.01.10-1.1428  tanggal  27  Juni  2000
                     12                                                           BhumiPura  Edisi IV
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17