Page 9 - Majalah Keimigrasian BhumiPura Edisi III Tahun 2018
P. 9

Kerjasama Antar Instansi Dalam Rangka Pengawasan Orang Asing

                                                 Di Wilayah Indonesia

                                                              Antar Instansi dalam melakukan pengawasan
                                                              orang asing di Indonesia.
                                                                     Dalam     kerjasama     harus    ada
                                                              keterlibatan  dengan  pihak  lain  dengan  rasa
                                                              kepedulian, saling percaya, dan tujuan yang
                                                              sama.    Sedangkan  dari  segi  bentuknya
                                                              kerjasama     pengawasan      orang    asing
                                                              termasuk  dalam  kategori  bentuk  Koalisis,
                                                              dimana  bentuk  kerjasama  ini  merupakan
                                                              perpaduan antara dua organisasi atau lebih
                                                              yang mempunyai tujuan yang sama.

                                                                     Dalam  implementasinya  kerjasama
                                                              antar  instansi  yang  dimaksud  bersifat
                                                              koordinasi.  Koordinasi  yang  baik  harus
                                                              dilakukan  antar  instansi  terkait.  Jika  tidak
                                                              demikian, maka  kegiatan pengawasan orang
                                                              asing  tersebut  tidak  akan  berjalan  secara

                      Dalam      perspektif   Keimigrasian,   efektif  dan  tujuan  pengawasan  orang  asing
               pengawasan       terhadap    orang     asing   tersebut  tidak  akan  tercapai  atau  berjalan
               merupakan  amanat  Undang-Undang  Nomor        secara  maksimal,  sehingga  pelanggaran
               6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian.         yang  dilakukan  orang  asing  sulit  diawasi,
               Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia        bahkan     dapat   mengancam       tegaknya
               Republik    Indonesia   melalui    Direktorat   kedaulatan negara.
               Jenderal  Imigrasi  diberikan  tanggung  jawab        Kasus pelanggaran dan tindak pidana
               untuk melakukan  pengawasan  terhadap  hal     yang  dilakukan  orang  asing  belakangan  ini
               ihwal  masuk  lalu  lintas  orang  yang  masuk   semakin  berkembang  mulai  dari  kasus
               atau   keluar  Wilayah     Indonesia   serta   kejahatan      siber     (cyber      crime),
               pengawasannya.    Hal  ini  dilakukan  dalam   penyalahgunaan  narkotika  dan  obat/bahan
               rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara      berbahaya  (narkoba),  Illegal  Fishing,  dan
               Indonesia.      Namun     demikian,   dalam    sebagainya.    Hampir  semua  tindak  pidana
               pelaksanaanya  tanggung  jawab  besar  yang    yang  dilakukan  oleh  orang  asing  tersebut,
               dibebankan  kepada  pihak  Imigrasi  dalam     memerlukan  adanya  peran  dan  keterlibatan
               rangka pengawasan orang asing di Wilayah       antara  satu  instansi  yang  satu  dengan
               Indonesia    tersebut   mengalami    banyak    lainnya.  .  Berikut  diantaranya  bentuk
               kendala, seperti diantaranya letak demografis   kerjasama  antar  instansi  yang  seringkali
               yang sulit terjangkau, belum adanya integrasi   dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak
               data  elektronik  antar  instansi,  kurangnya   Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  melalui
               jumlah  petugas  dan  fasilitas  yang  kurang   Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka
               memadai, serta kendala lainnya.  Maka dari     pengawasan  orang  asing  di  Wilayah
               itu  sangatlah  diperlukan  adanya  Kerjasama   Indonesia, yakni:



               BhumiPura Edisi III                                                                   9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14