Page 8 - Majalah Keimigrasian BhumiPura Edisi III Tahun 2018
P. 8

Jepang. 6 bulan setelah pengajuan, pemohon            Terhadap      pelaku      pelanggaran
               diperbolehkan bekerja di sektor-sektor yang    keimigrasian   berupa   tinggal   secara   ilegal
               telah ditentukan. Pun   apabila   pengajuan    atau     tidak  berdokumen,  pada     umumnya
               status      pengungsinya      ditolak,      warga    Biro      Imigrasi      Jepang      menempatkan
               Negara      asing      tersebut  masih  dapat   mereka      di      ruang  detensi  dan  akan
               mengajukan       banding      dan     masih    dilakukan  proses  deportasi.     Namun      ada
               diperbolehkan    bekerja   di   sektor-sektor   sistem   yang   dinamakan “Sistem   Perintah
               khusus  yang  ditentukan  oleh  Kementerian    Meninggalkan          Jepang”,         yang
               Kehakiman Jepang . Kebijakan   inilah   yang    memungkinkan   warga   negara   asing yang
               sering   disalahartikan   oleh   warga   Negara    melampaui  izin  tinggal  untuk  meninggalkan
               asing,      termasuk  Indonesia,  yang  tujuan   Jepang  dengan  prosedur  sederhana  yaitu
               awalnya  semata-mata  demi  bisa  bekerja  di   menyerahkan  diri/melapor  akan  kembali  ke
               Jepang      sehingga      menyalahgunakan      negaranya,    hal   ini   tanpa    dilakukan
               prosedur pengajuan status pengungsi.           penahanan,  tentunya  dengan  beberapa
                                                              syarat,  di  antaranya:  WNA    Overstayer
               Langkah-langkah  Strategis  Pemerintah
               Jepang                                         diharuskan   melapor   ke   kantor   imigrasi
                                                              di      wilayahnya,      dan      dapat  langsung
                      Dalam          usaha     mengurangi   dideportasi tanpa harus ditahan apabila tidak
               penyalahgunaan  kebijakan      tersebut,    di   ada  sejarah  deportasi  di  masa  lalu  atau
               antaranya      memperketat  pemeriksaan  di    pelanggaran  lain.  Mereka diizinkan kembali
               Bandara  dan  pemulangan      kembali      ke   ke Jepang satu   tahun   setelah dipulangkan
               negara   asal   (denied   landing)   terhadap    jika memenuhi syarat. Keseluruhan prosedur
               warga   negara   asing   yang   diduga   akan   deportasi ini memakan waktu dua sampai tiga
               melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai       minggu.
               dengan        perizinannya,      penyortiran
                                                                     Peran  Atase  Imigrasi,  dalam  hal  ini,
               permohonan  yang  tidak  memenuhi  definisi    Atase  Imigrasi  pada  KBRI  Tokyo  berperan
               yang  dimaksud  oleh  Konvensi  Pengungsi.
               Kemudian  bagi  pemohon  yang  dianggap        melakukan  penerbitan  SPLP  (dalam rangka
               mampu menghidupi diri sendiri tanpa bekerja,   perlindungan)  bagi  WNI  untuk  dipulangkan
                                                              dan  dilanjutkan  dengan  pengajuan  usulan
               akan     dilakukan    pelarangan    bekerja,
               sedangkan   untuk   pemohon   yang   sudah     penundaan  pemberian  paspor  di  Indonesia
               lebih   dari tiga kali mengajukan permohonan     kepada  Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  Selain
                                                              itu  terus  melakukan  pelaporan  ke  pusat,
               tanpa alasan yang memadai, akan dilakukan
               pembatasan izin tinggal.                       Kanim    dan    TPI    untuk   menghimbau
                                                              pengawasan  dalam  penerbitan  paspor,
                      Setiap  warga  negara  asing  yang    khususnya  paspor  elektronik  kepada  WNI
               mengajukan permohonan   status   pengungsi    yang akan ke Jepang perlu lebih diwaspadai
               dalam enam   bulan   terhitung   sejak   tanggal    dengan  memperhatikan  profil  pemohon,
               tiba      di  Jepang,      dapat      diberikan      izin    daerah asal dan bonafiditas untuk bepergian
               tinggal     sementara      oleh      Menteri   ke  luar  negeri  khususnya  Jepang  dengan
               Kehakiman/Biro  Imigrasi  Jepang.  Walaupun    alasan  wisata.  Terbukti  dalam  beberapa
               begitu, domisilinya dibatasi, dilarang   bekerja    kasus  WNI  yang  bermasalah  di  Tokyo,
               dan   diwajibkan   untuk   hadir   di   tempat    paspor  yang  digunakan  adalah  paspor
               dan   waktu   yang ditentukan untuk proses     elektronik.(Elyan Nadian Zahara)
                   penentuan status pengungsi.




                     8                                                            BhumiPura  Edisi III
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13