Page 12 - Majalah Keimigrasian BhumiPura Edisi III Tahun 2018
P. 12

Dimulainya         Penyidikan
                                                                            (SPDP),          pelaksanaan
                                                                            penyidikan  sampai  dengan
                                                                            selesainya  pemberkasan,  dan
                                                                            penyampaian         tembusan
                                                                            berkas     perkara     kepada
                                                                            Penyidik  Polri.    Sebagaimana
                                                                            disebutkan dalam Pasal 7 ayat
                                                                            2  Undang-Undang  Nomor  8
                                                                            Tahun  1981  KUHAP;  Pasal
                                                                            107 Undang-Undang Nomor 6
                                                                            Tahun      2011       Tentang
                                                                            Keimigrasian;    Pasal    249
                                                                            Peraturan  Pemerintah  Nomor
                                                                            31    Tentang    Pelaksanaan
                                                                            Undang-Undang      Nomor     6
               pengawasan terhadap orang asing di Wilayah     Tahun     2011     Tentang     Keimigrasian.
               Indonesia.                                     Koordinasi ini dilakukan selain bertujuan agar
               C.    Berkoordinasi     Dengan     Penyidik    tidak terjadi tumpang tindih penyidikan, juga
               Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia        kewenangan      Penyidik    Polri   sebagai
               Dalam Melakukan Penyidikan                     Koordinator    dan    Pengawas     (Korwas)
                                                              Penyidik
                     Dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang
               Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian        D.    Berkoordinasi     Dengan      Instansi
               menyebutkan  bahwa  salah  satu  diantara      Pemerintah Lainnya
               beberapa  Fungsi  Keimigrasian,  terdapat            Pada  pembahasan  di  awal  telah
               fungsi penegakan hukum. Penegakan hukum        disebutkan  bahwa  kerjasama  pengawasan
               ini  dapat  bersifat  Pro  Justisia  atau  Non   terhadap   orang   asing   di   Indonesia
               Justisia/  administratif  keimigrasian  (TAK).   dilaksanakan  secara  koordinasi.    Hal  ini
               Dalam  hal  pemberian  tindakan  Pro  Justisia   sangatlah  diperlukan,  karena  tidak  jarang
               Keimigrasian,  Direktur  Jenderal  Imigrasi    orang  asing  yang  berada  di  Indonesia
               memberikan perhatian khusus. Beliau selalu     melakukan  pelanggaran  atau  tindak  pidana
               meminta agar lebih menggiatkan pemberian       tertentu   berkaitan    dengan    peraturan
               tindakan  Pro  Justisia  Keimigrasian,  terlebih   perundang-undangan  dari  Instansi  lain.
               kepada  kantor-kantor  Imigrasi  yang  belum   Imigrasi dalam hal ini, tentunya tidak memiliki
               pernah       melaksanakannya.         Dalam    pengetahuan  yang  terlalu  mendalam/  mahir
               pelaksanaan      tindakan    Pro     Justisia   dan  kewenangan  untuk  dapat  mendeteksi
               Keimigrasian  terdapat  peran  aktif  Penyidik   dan   melakukan    penindakan    terhadap
               Pegawai  Negeri  Sipil  Keimigrasian  (PPNS    pelanggaran  atau  tindak  pidana  tertentu
               Keimigrasian)  untuk  dibawa  ke  tingkat      berkaitan  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi
               Pengadilan                                     instansi  lain.    Simak  saja  beberapa  kasus
                     Dari    segi     Koordinasi     PPNS     tindak  pidana  yang  banyak  dilakukan  oleh
               Keimigrasian  memiliki  kewajiban  untuk       orang asing beberapa waktu belakangan ini,
                   senantiasa melakukan koordinasi dengan     seperti diantaranya:
                   Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik           Kasus  kejahatan  siber  (cyber  crime),
                   Indonesia  (Penyidik  Polri)  semenjak     kasus  ini  marak  terjadi  semenjak  2  tahun
                   diterbitkannya   Surat   Pemberitahuan     belakangan  ini.  Kebanyakan  dari  pelaku

                     12                                                           BhumiPura  Edisi III
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17