Page 11 - Majalah Keimigrasian BhumiPura Edisi III Tahun 2018
P. 11

Intelijen yang terdapat pada instansi tersebut.      “1)  Untuk  melakukan  pengawasan
               Selain itu menurut Penjelasan Pasal 180 ayat   Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing
               3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun     di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim
               2013    Tentang    Peraturan   Pelaksanaan     pengawasan Orang Asing yang anggotanya
               Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011           terdiri  atas  badan  atau  instansi  pemerintah
               Tentang  Keimigrasian,  hal  tersebut  dapat   terkait, baik di pusat maupun di daerah.”
               dilakukan    hanya    apabila    ada    nota         2.    Pasal 15 huruf i Undang-Undang
               kesepahaman      atau    perjanjian   antara   Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
               Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
               dengan      instansi   dan/atau     lembaga          “2)   Kepolisian   Negara    Republik
               pemerintahan terkait terlebih dahulu.          Indonesia    sesuai    dengan     peraturan
                                                              perundang-undangan lainnya berwenang : 1)
                     Maka dari itu sudah seharusnya segera    melakukan       pengawasan        fungsional
               dikeluarkan  peraturan/  ketentuan  pelaksana   kepolisian terhadap orang asing yang berada
               yang khusus mengatur tentang alur, syarat,     di  Wilayah  Indonesia  dengan  koordinasi
               prosedur, format, kategori data, pejabat yang   instansi terkait.”
               berwenang,  dan  lain  sebagainya  terkait
               dengan pemberian data yang terdapat dalam            Dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang
               SIMKIM.  Sehingga  memberikan  kejelasan       Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
               bagi  petugas  yang  akan  memberikan  data    tim  yang  tergabung  dalam  koordinasi
               SIMKIM  dan  memberikan  dasar  yang  jelas    pengawasan  orang  asing,  dikenal  dengan
               bagi instansi lain apabila akan meminta data   istilah  TIMPORA  (Tim  Pengawasan  Orang
               kepada instansi keimigrasian di daerah.        Asing).    TIMPORA  bertugas  memberikan
                                                              saran dan pertimbangan mengenai hal yang
                     Selain  itu  besar  harapan  agar  dalam   berkaitan dengan pengawasan orang asing.
               waktu  yang  tidak  terlalu  lama  data  yang   Selain  itu  TIMPORA  juga  dapat  melakukan
               berkaitan dengan orang asing yang terdapat     operasi gabungan baik yang bersifat khusus
               dalam sistem elektronik pada setiap instansi   atau  insidential.    Berdasarkan  Pasal  195
               pemerintahan di Indonesia, dapat terintegrasi   Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
               satu dengan lainnya.  Meliputi data rencana    Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-
               kedatangan  hingga  orang  asing  keluar       Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang
               Wilayah  Indonesia.    Sehingga  orang  asing   Keimigrasian,  TIMPORA  dapat  dibentuk  di
               yang  berada  dan  berkegiatan  di  Wilayah    tingkat pusat dan daerah.
               Indonesia  dapat  diawasi  secara  bersama
               melalui  integrasi  data  di  seluruh  instansi      Peran  kegiatan  kerjasama  instansi
               pemerintah di Indonesia..                      dalam  bentuk  TIMPORA  ini  masih  sangat
                                                              diperlukan mengingat masih tingginya angka
               B.     Tim  Pengawasan  Orang  Asing           pelanggaran  Keimigrasian.  Terutama  agar
               (TIMPORA)
                                                              kegiatan TIMPORA lebih banyak melakukan
                     Berkaitan dengan kegiatan Kerjasama      kunjungan  ke  instansi  atau  pemeriksaan
               Antar  Instansi  Dalam  Rangka  Pengawasan     bersama  ke  tempat-tempat  yang  terdapat
               Orang  Asing,  terdapat  beberapa  peraturan   orang  asing,  dibandingkan  hanya  rapat  di
               yang  mengatur  di  masing-masing  instansi    kantor.  Sehingga  diharapkan  untuk  ke
               diantaranya:                                   depannya      TIMPORA        dapat     lebih
                                                              meningkatkan  eksistensi  sinergitasnya
                     1.    Pasal  69  ayat  1  Undang-Undang
               Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian        untuk  senantiasa  berkolaborasi  dengan
                                                              Instansi  terkait  dalam  hal  melakukan



               BhumiPura Edisi III                                                                  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16