Page 10 - Majalah Keimigrasian BhumiPura Edisi III Tahun 2018
P. 10

A.     Pemberian        Data      Informasi    Penempatan  Tenaga  Kerja  Kementerian
               Keimigrasian                                   Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik
                                                              Indonesia.  Berkaitan  dengan  sistem  online
                     Pemberian Data yang dimaksud adalah
               Data  Informasi  Orang  Asing  yang  diperoleh   Penempatan Tenaga Kerja dan Keimigrasian
               melalui   Sistem    Informasi    Manajemen     (April, 2013);
               Keimigrasian  (SIMKIM).    Adapun  yang              Memorandum Of Understanding (Mou)
               dimaksud SIMKIM menurut Pasal 1 angka 10       dengan  Kementerian  Pariwisata  Republik
               Undang-Undang       Nomor     6
               Tahun        2011       Tentang
               Keimigrasian    adalah  “sistem
               teknologi     informasi     dan
               komunikasi  yang    digunakan
               untuk           mengumpulkan,
               mengolah     dan     menyajikan
               informasi   guna    mendukung
               operasional,  manajemen,  dan
               pengambilan  keputusan  dalam
               rangka  melaksanakan  Fungsi
               Keimigrasian.”

                     Data    informasi    yang
               terdapat     dalam      SIMKIM
               berkenaan  dengan  orang  asing
               dapat diakses oleh instansi lain
               sesuai   dengan     tugas   dan                Indonesia.  Berkaitan  dengan  hak  akses  ke
               fungsinya masing-masing, berdasarkan nota      dalam     Sistem    Informasi   Manajemen
               kesepahaman      atau    perjanjian   antara   Keimigrasian data statistik perlintasan warga
               Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia        negara  asing  dan  data  statistik  perlintasan
               dengan      instansi   dan/atau     lembaga    warga  negara  Indonesia  secara  real  time,
               pemerintahan terkait.                          serta mendapatkan informasi terkait dengan
                     Pengimplementasian  kerjasama  ini       spesifikasi teknis. (July, 2016).
               telah  beberapa  kali  dilaksanakan  oleh            Dengan  adanya  nota  kesepahaman
               Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia        atau  perjanjian  tersebut  diharapkan  data
               melalui  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dengan   yang   terdapat   dalam   SIMKIM   dapat
               beberapa    instansi   pemerintah    lainnya,   digunakan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan
               diantaranya:                                   fungsi dari masing-masing lembaga/instansi,

                     Memorandum Of Understanding (Mou)        terutama  dalam  melakukan  pengawasan
               dengan     Kepolisian    Negara     Republik   orang asing yang berada dan berkegiatan di
               Indonesia. Berkaitan dengan pemberian data     Wilayah Indonesia.
               dan dokumen keimigrasian atas permintaan             Meskipun demikian dalam pelaksanaan
               Bareskrim  terkait  orang  asing  yang  diduga   tugas   sehari-hari    masih      terdapat
               sebagai  pelaku  tindak  pidana  narkoba  atau   permasalahan   dalam    pemberian     data
                   jaringan  sindikat  narkoba  (November,    SIMKIM,  misalnya  saja  dimana  adanya
                   2012);                                     beberapa  instansi  tertentu  yang  meminta

                        Nota     Kesepahaman      Bersama     data  SIMKIM  orang  asing  untuk  keperluan
                   dengan       Direktorat      Pembinaan     yang  utamanya  terkait  dengan  Fungsi

                     10                                                           BhumiPura  Edisi III
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15