Page 14 - Majalah Keimigrasian Bhumipura Edisi 2 Tahun 2018
P. 14

Sesuai  dengan  ketentuan  Protokol,    diakui oleh komunitas global sebagai norma
               maka     setiap   Negara    Pihak   memiliki   yang  tidak  boleh  dilanggar,  dikurangi,  atau
               kewajiban sebagai berikut:                     diabaikan.  Prinisp  ini  merupakan  prinsip
                                                              universal yang harus diterima dan diakui oleh
               1.  Menjadikan  tindak  pidana  yang  telah
                   ditetapkan dalam Protokol sebagai tindak   semua  negara  sebagai  hukum  kebiasaan
                                                              internasional.
                   pidana  dalam  peraturan  perundang-
                   undangan        nasional      (kewajiban          Adapun     tindakan   penyelundupan
                   kriminalisasi) [Pasal 6];                  migran  yang  dilarang  dalam  Protokol  ini
                                                              adalah (M. Iman Santoso, 2007: 161):
               2.  Dalam     hal   penyelundupan    migran
                   melalui  laut,  setiap  Negara  Pihak  wajib   1.  mengeluarkan  dokumen  identitas  atau
                   mempererat kerja sama untuk mencegah           perjalanan    yang   diperoleh   secara
                   dan  menekan  penyelundupan  migran            curang;
                   melalui  laut,  sesuai  dengan  hukum  laut   2.  mendapatkan,   menyediakan,      atau
                   internasional  dan  berupaya  mengambil        memiliki dokumen tersebut;
                   seluruh  tindakan  sebagaimana  diatur
                   dalam     Protokol    terhadap    kasus    3.  percobaan  melakukan  kejahatan  atu
                   penyelundupan  migran  di  laut  dengan        mengoranisasi atau mengarahkan orang
                   memperhatikan rambu-rambu yang telah           lain untuk melakukan kejahatan;
                   disediakan oleh Protokol [Pasal 7 sampai   4.  membahayakan         kehidupan      atau
                   dengan Pasal 9]; dan
                                                                  keselamatan  para  migran  atau  adanya
               3.  Dalam  upaya  pencegahan, kerja  sama,         perlakuan  tidak  manusiawi  termasuk
                   dan  upaya  lain  yang  diperlukan  dalam      eksploitasi terhadap para migran.
                   memberantas  penyelundupan  migran,               Dalam  ketentuan  Protokol  tersebut,
                   setiap Negara Pihak pada Protokol juga     ditegaskan  bagaimana  Indonesia  sebagai
                   berkewajiban  untuk  saling  berbagi       Negara    Pihak    harus    berperan    aktif
                   informasi,    bekerja    sama     dalam    menanggulangi                 permasalahan
                   memperkuat  pengawasan  di  kawasan        penyulundupan migran, termasuk dalam hal
                   perbatasan,  menjaga  keamanan  dan        ini pencari suaka dan pengungsi. Indonesia
                   pengawasan  dokumen,  mengadakan           diamanatkan     untuk   melakukan     fungsi
                   pelatihan  dan  kerja  sama  teknis,       pengawasan      dan    penegakan     hukum
                   perlindungan  dan  langkah  perbantuan     terhadap  semua  pihak  yang  terlibat  dalam
                   serta tindakan pemulangan migran yang      kegiatan  penyelundupan  pencari  suaka  dan
                   diselundupkan [Pasal 10 sampai dengan      pengungsi. Walaupun dalam Pasal 5 Protokol
                   Pasal 18]. 
                               Tahun 2000 dinyatakan bahwa setiap migran
                      Dalam  Pembukaan  Protokol  Tahun       yang  menjadi  objek  tindak  pidana  tersebut
               2000  ditegaskan  bahwa  negara  peserta       tidak  dapat  dikenai  tanggung  jawab  secara
               harus  melakukan  tindakan  efektif  (effective   hukum, tidak menjadi alasan pembenar bagi
               action)  untuk  mencegah  dan  memerangi       pencari suaka dan pengungsi untuk masuk ke
               penyelundupan  migran  baik  yang  dilakukan   wilayah Indonesia secara ilegal.
               melalui  darat,  laut,  maupun  udara.  Prinsip       Dibentuknya  Protokol  ini  bertujuan
               tindakan  efektif  ini  termasuk  jus  cogens   agar    penanganan       tindak     pidana
                   dalam Konvensi Tahun 2000 yang harus       penyelundupan  migran  harus  dilakukan
                   ditaati oleh semua negara di dunia. Dalam   secara  utuh  dan  komprehensif.  Prinsip
                   hukum  internasional,  jus  cogens  diakui   effective  action  menjadi  jus  cogens  dalam
                   sebagai prinsip dasar internasional yang   Protokol Tahun 2000. Sehingga semua pasal

                     14                                                            BhumiPura  Edisi II
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19