Page 13 - Majalah Keimigrasian Bhumipura Edisi 2 Tahun 2018
P. 13

Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000




                "….. harus dipahami, prinsip effective action
                 telah menjadi jus cogens dalam Protokol
                Tahun 2000. Sehingga semua pasal dalam
                Konvensi Tahun 2000 beserta Protokolnya
                  harus ditaati dan dihormati oleh negara
                  pihak, bahkan semua negara di dunia.”

               Prinsip  Effective  Action  sebagai  Jus
               Cogens

                      Indonesia  saat  ini  telah  meratifikasi
               Konvensi     Perserikatan   Bangsa-Bangsa
               Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional
               yang  Terorganisasi  Tahun  2000  dengan       penuntutan  tindak  pidana  sebagaimana
               mengundangkan  Undang-Undang  Nomor  5         ditetapkan  dalam  Protokol  ini,  yang  bersifat
               Tahun 2009. Di tahun yang sama, Indonesia      transnasional    dan    melibatkan     suatu
               juga    meratifikasi   Protokol   Menentang    kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi,
               Penyelundupan  Migran  Melalui  Darat,  Laut,   dan juga untuk perlindungan hak-hak orang
               dan     Udara,     Melengkapi      Konvensi    yang  menjadi  objek  tindak  pidana  tersebut.
               Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang         Protokol  ini  memberi  jaminan  bagi  setiap
               Tindak     Pidana     Transnasional    yang    orang  yang  menjadi  korban  tindak  pidana
               Terorganisasi  Tahun  2000  melalui  Undang-   penyelundupan manusia harus dilindungi hak
               Undang  Nomor  15  Tahun  2009.  Dengan        dan  kepentingannya.  Namun,  menurut  M.
               diratifikasinya   dua   instrument    hukum    Iman  Santoso  ada  perbedaan  mendasar
               internasional tersebut, maka Indonesia telah   yang  perlu  dipahami.  Menurutnya,  para
               mengikatkan  dirinya  untuk  tunduk  terhadap   migran yang diselundupkan menurut Protokol
               semua  ketentuan  yang  menentang  tindak      ini  tidak  dapat  disebutkan  sebagai  korban
               pidana penyelundupan manusia.
                                                              (victim),  tetapi  mereka  sebagai  pelaku  dari
                      Protokol  Tahun  2000  merupakan        kelompok kejahatan transnasional  (M.  Iman

               salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari   Santoso, 2007: 239-240).
               Konvensi Tahun 2000 sehingga pencegahan               Hal  ini  berbeda  dengan  Protokol
               dan  pemberatasan  penyelundupan  migran       Perdagangan  Orang  yang  menyatakan
               perlu  dilakukan  baik  pada  tingkat  nasional,   bahwa  setiap  orang  yang  diperdagangkan
               regional,  maupun  internasional.  Pasal  2    adalah  korban.  Hal  ini  dikarenakan  dalam
               Protokol  Tahun  2000  menyatakan  bahwa       Protokol  Tahun  2000,  para  migran  tidak
               tujuan  Protokol  ini  adalah  untuk  mencegah   mengalami  kekerasan  atau  eksploitasi,
               dan  memberantas  penyelundupan  migran        berbeda  dengan  korban  dalam  Konvensi
               serta  memajukan  kerja  sama  di  antara      Perdagangan Orang. Oleh karena itu, orang
               Negara-Negara  Pihak  dengan  melindungi       asing  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia
               hak-hak migran yang diselundupkan.
                                                              secara  ilegal  karena  diselundupkan  oleh
                      Kemudian,  Pasal  4  Protokol  Tahun    kelompok  kejahatan  transnasional  harus
               2000 menentukan ruang lingkup protokol ini     segera dikembalikan ke negara asalnya.
               adalah upaya pencegahan, penyelidikan, dan
               BhumiPura Edisi II                                                                   13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18