Page 7 - Majalah Bhumipura Edisi 1 Tahun 2018
P. 7

kerjasama yang harmonis segenap jajaran baik    lempar tanggung jawab. Sekalipun sudah ada
               pemerintah dan masyarakat serta pengusaha       Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah
               untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai     Tertinggal  dan  Transmigrasi,    tapi  kalau  kita
               Garda  terdepan    Negara  sesuai  Nawacita     lihat tugas pokok dan fungsi dari  Kementerian
               Pemerintah.                                     tersebut tidak secara khusus berkaitan dengan
                      Kawasan        perbatasan       negara   pengembangan       pembangunan       didaerah
               merupakan  manifestasi  utama  kedaulatan       Perbatasan.    Dalam  UU  No.  43  tahun  2008
               wilayah  suatu  negara  serta  mempunyai        tentang  Wilayah  Negara  disebutkan  bahwa
               peranan  penting  dalam  penentuan  batas       yang dimaksud dengan Kawasan Perbatasan
               wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya      adalah  bagian  dari  Wilayah  Negara  yang
               alam,  serta keamanan dan keutuhan  wilayah     terletak  pada  sisi  dalam  sepanjang  batas
               serta  memiliki  dimensi  yang  kompleks.       wilayah  Indonesia  dengan  negara  lain  dan
               Terdapat  sejumlah  faktor  krusial  yang  terkait   dalam  hal  batas  Wilayah  Negara  di  darat,
               didalamnya  seperti  yurisdiksi  dan  kedaulatan   maka  Kawasan  Perbatasan  berada  di
               negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan   kecamatan.   Undang-Undang          tersebut
               keamanan. Secara garis besar terdapat tiga isu   mengisyaratkan bahwa sisi terluar dari wilayah
               utama      dalam     pengelolaan     kawasan    negara  atau  yang  dikenal  dengan  Kawasan
               perbatasan antar negara, yaitu :                Perbatasan  merupakan  kawasan  strategis
                                                               serta garda terdepan,  diperlukan pengaturan
               1.  Penetapan garis batas baik darat dan laut,    secara   khusus   dengan    maksud    untuk
               2.  Pengamanan kawasan perbatasan, dan
               3.  Pengembangan kawasan perbatasan.            memberikan kepastian hukum mengenai ruang
                                                               lingkup    wilayah    negara,    kewenangan
               Penanganan  berbagai  permasasalahan  pada      pengelolaan Wilayah Negara, serta  hak–hak
               tiga  isu  utama  diatas  masih  menghadapi     berdaulat.
               berbagai  kendala.  Salah  satu  kendala  utama     Khusus
               adalah aspek kelembagaan, dimana selama ini
               pengelolaan     perbatasan    antar    negara           Terkait  tema  artikel  diatas,  secara
               ditangani secara parsial oleh berbagai komite   khusus    pembahasan  kami  fokuskan  ke
               perbatasan yang bersifat ad-hoc maupun oleh     wilayah  perbatasan  Kabupaten  Sintang  yang
               instansi  pusat  secara  sektoral.  Hal  ini    memiliki 2 (dua) Kecamatan yang berbatasan
               menyebabkan  solusi  untuk  menanganani         langsung  dengan  Negara  tetangga  Sarawak
               permasalahan  yang  ditawarkan  cenderung       Malaysia  Timur  yaitu  Kecamatan  Ketungau
               tidak   menyeluruh.     Untuk    mewujudkan     Hulu  dan  Kecamatan  Ketungau  Tengah.
               penanganan kawasan perbatasan yang efektip      Kedua  kecamatan  ini  tergolong  daerah  yang
               secra nasional diperlukan lembaga pengelola     msih tertinggal dengan sarana dan prasarana,
               perbatasan  antarnegara  yang  terpadu  dan     sosial    ekonomi     termasuk        Pamtas
               terintegrasi.  Sampai  saat  ini  belum  terdapat   (Pengamanan) Perbatasan yang masih sangat
               Kementerian/Lembaga  yang  secara  khusus       terbatas.    Padahal     memiliki   beberapa
               mengelola    kawasan     perbatasan    secara   bangunan  Pos    Pemeriksaan  Lintas  Batas
               Komprehensif,     sehingga    pengembangan      dengan  negara  tetangga  yang  seyogianya
               pembangunan  didaerah  perbatasan  yang         dapat  dijadikan  pusat  pertumbuhan  ekonomi
               dilaksanakan  oleh  beberapa  instansi  terkait   untuk  mendorong perkembangan kawasan  di
               baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah    belum   sekitarnya.
               maksimal dan  terkesan lamban sehingga hal           Beberapa bangunan PLB dimaksud
               tersebut  menyebabkan  antar  instansi    saling   misalnya:  Pos  Lintas  Batas  Jasa,  Pos


               BhumiPura Edisi I                                                                     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12