Page 14 - Majalah Bhumipura Edisi 1 Tahun 2018
P. 14

administratif  keimigrasian  (baca:  Deportasi).      “Namun,  keuntungan  dari  ketentuan  ini
            Padahal  dalam  Undang-Undang  Nomror  6             tidak  boleh  diklaim  oleh  pengungsi  di
            Tahun  2011  sendiri  tidak  mengenal  istilah       mana  terdapat  alasan-alasan  yang  layak
            pencari  suaka  dan  pengungsi.  Akibatnya,          untuk  menganggap  sebagai  bahaya
            Rumah Detensi Imigrasi yang fungsi awalnya           terhadap  keamanan  negara  di  mana  ia
            hanya     sebagai    tempat     penampungan          berada,  atau  karena  telah  dijatuhi
            sementara  bagi  orang  asing  yang  akan            hukuman  oleh  putusan  hakim  yang
            dikenakan  tindakan  adminstratif  keimigrasian      bersifat  final  atas  tindak  pidana  sangat
                                                                             merupakan
                                                                         ia
                                                                 berat
                                                                                            bahaya
                                                                                                      bagi
            (immigratoir),  kini  telah  berubah  menjadi        masyarakat negara itu.”
            tempat  penampungan  pencari  suaka  dan
            pengungsi.  Faktanya,  hampir  semua  Rumah             Menurut  Pasal  33  ayat  2  Konvensi
            Detensi  Imigrasi  di  Indonesia  mengalami      1951,  larangan  memaksa  pengungsi  kembali
            kelebihan  kapasitas  (over  capacity),  karena   ke  negara  di  mana  ia  mungkin  mengalami
            terlalu banyak menampung pencari suaka dan       persekusi tidak diterapkan kepada pengungsi
            pengungsi.                                       yang  mengancam keamanan  negara,  atau  ia

                    Diakomodirnya prinsip non-refoulement    telah  mendapatkan  putusan  akhir  dari  hakim
            dalam  kedua  peraturan  ini,  malah  akan       atas  kejahatan  serius  yang  telah  ia  perbuat,
            membuat  Indonesia  dalam  posisi  layaknya      serta  membahayakan  masyarakat  negara
            sebagai  negara  pihak  Konvensi  Tahun  1951.   setempat. Namun, ketentuan ini hanya berlaku
            Padahal  sampai  saat  ini,  Indonesia  belum    untuk  perkecualian  yang  sangat  mendesak.
            meratifikasi konvensi tersebut. Tentu, hadirnya   Hal  tersebut  bermakna,  apabila  perkecualian
            peraturan  presiden  ini  malah  menghilangkan   tersebut  akan  diterapkan,  maka  harus
            marwah imigrasi sebagai otoritas penjaga pintu   dibuktikan bahwa terdapat hubungan langsung
            gerbang negara.                                  antara keberadaan pengungsi di suatu negara
                                                             dengan  keamanan  nasional  negara  itu  yang
            Pembatasan Prinsip Non-Refoulement
                                                             terancam.
                    Pada  praktiknya  penerapan  prinsip
                                                                                                     yang
                                                                                     pengungsi
                                                                    Pengusiran
            non-refoulement ini tidak bersifat mutlak atau   sedemikian itu hanya akan dilakukan sebagai
            absolut. Berdasarkan Pasal 33 ayat 2 Konvensi    pelaksanaan  suatu  keputusan  yang  dicapai
            1951 penerapan prinsip non-refoulement tidak     sesuai   dengan     proses    hukum     yang
            berlaku      bila     pengungsi       tersebut   semestinya.  Kecuali  apabila  alasan-alasan
            keberadaannya      mengancam       keamanan
            nasional atau mengganggu ketertiban umum di      keamanan  nasional  yang  bersifat  memaksa
                                                             mengharuskan  lain,  pengungsi  itu  akan
            negara tempat ia mencari perlindungan.
                                                             diizinkan   menyampaikan       bukti   untuk
                    Pembatasan atau pengecualian prinsip     membersihkan  dirinya  serta  mengajukan
            non-refoulement diatur dalam Pasal 33 ayat (2)   banding kepada instansi yang berwenang.
            Konvensi    Tahun    1951    tentang   Status           Pengecualian      penerapan       non-
                Pengungsi, yang menyatakan bahwa
                                                             refoulement  mensyaratkan  adanya  unsur


                  14                                                              BhumiPura  Edisi I
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19