Page 13 - Majalah Bhumipura Edisi 1 Tahun 2018
P. 13

mengesampingkan  seseorang  dari  status        pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Direktur
               pengungsi.                                      Jenderal  Imigrasi  Nomor:  IMI-0352.GR.02.07
                                                               tentang  Penanganan  Imigran  Ilegal  yang
                      Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951
               tentang Status Pengungsi menyatakan bahwa:      Menyatakan  Diri  sebagai  Pencari  Suaka  dan
                                                               Pengungsi, yang ditandatangani pada tanggal
                   “Tidak  ada  Negara  Pihak  yang  akan      19  April  2016.  Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2)
                   mengusir atau mengembalikan  (”refouler”)   Konvensi    Tahun    1951,    secara  tersirat
                   pengungsi  dengan  cara  apa  pun  ke       mengakomodir  prinsip  non-refoulement  yang
                   perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup     menjelaskan  bahwa  terhadap  orang  asing
                   dan kebebasannya akan terancam karena       yang  menyatakan  diri  sebagai  pencari  suaka
                   ras,  agama,  kebangsaan,  keanggotaan      dan  pengungsi  pada  saat  masuk  ke  wilayah
                   pada  kelompok  sosial  tertentu  atau  opini
                   politiknya.”                                Indonesia,   dilakukan    penanganan     pada
                                                               kesempatan  pertama.  Jelas  ini  bertentangan
                      Namun,  keberlakuan  prinsip  non-       dengan prinsip kebijakan selektif keimigrasian,
               refoulement bagi pencari suaka dan pengungsi    yang dianut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
               tidak  dapat  diterapkan  secara  masif  dan
               memaksa  kepada  suatu  negara.  Prinsip  ini           Setahun     setelah     ditetapkannya
               tidak  dapat  berlaku  mutlak.  Walaupun,       peraturan     tersebut,    kini    pemerintah
               normanya  bersifat  memaksa  (jus  cogens),     mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125
               namun  penerapannya  sangat  kondisional,       Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi
               tergantung  pada  urgensi  dan  kebutuhannnya   dari  Luar  Negeri.  Dalam  bagian  konsiderans
               bagi  negara  peserta.  Apalagi  terhadap       peraturan preseiden tersebut, tidak disebutkan
               Indonesia,  yang  sampai  saat  ini  bukan      sama sekali kepentingan filosofis, yuridis, dan
               merupakan  negara  pihak  Konvensi  Tahun       sosiologis  dari  aspek  keimigrasian.  Bahkan,
               1951.                                           Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
                                                               Keimigrasian tidak dimasukkan dalam bagian
                      Prinsip   inilah   yang   sering   kali   mengingat.  Alhasil  norma  yang  dirumuskan
               dimanfaatkan  oleh  sebagian  pihak  untuk      pun  jauh  dari  semangat  penegakan  hukum,
               menyelundupkan  pengungsi  dan  pencari         pengamanan, dan kedaulatan negara. Padahal
               suaka ke Indonesia untuk ke Australia sebagai   fungsi keimigrasian adalah untuk memastikan
               negara  tujuan.  Namun,  Australia  yang        agar setiap orang asing yang masuk dan keluar
               merupakan  negara  pihak  Konvensi  Tahun       wilayah  Indonesia  membawa  manfaat  dan
               1951  saat  ini  telah  menutup  semua  akses   tidak merugikan Indonesia.
               masuk bagi para pengungsi dan pencari suaka.
               Akibatnya,  Indonesia  yang  awalnya  hanya             Keberadaan  paket  peraturan  pro
               dijadikan  sebagai  negara  transit kini  berubah   pencari suaka dan pengungsi ini menimbulkan
               status menjadi negara tujuan.                   polemik  di  kalangan  akademisi  dan  praktisi
                                                               keimigrasian. Betapa tidak, pencari suaka dan
                      Diskurus  penanganan  pencari  suaka     pengungsi  yang  merupakan  imigran  ilegal
               dan    pengungsi    menjadi    rumit,   ketika   dapat   dikecualikan   dari   tindakan



               BhumiPura Edisi I                                                                    13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18