Page 12 - Majalah Bhumipura Edisi 1 Tahun 2018
P. 12

PEMBATASAN PRINSIP NON-REFOULEMENT


            “….  tidak  semua  pencari  suaka,  bahkan
            pengungsi sekalipun yang mendapat jaminan
            mutlak untuk tinggal di Indonesia dengan dalih
            prinsip  non-refoulement.  Kebijakan  selektif
            inilah yang secara tidak langsung menjadi filter
            bagi  penerapan  prinsip  non-refoulement  di
            Indonesia.”

            Inkonsistensi                                    dengan  cara  apapun,  ke  perbatasan  wilayah
                                                             negara   pihak   yang    akan    mengancam
                    Sudah     sejak    lama,    Indonesia    kehidupan  maupun  kebebasan  pengungsi
            menghadapi  masalah  dengan  orang-orang         karena  alasan  ras,  agama,  kebangsaan,
            asing  yang  mengaku  sebagai  pencari  suaka,   keanggotaan  pada  kelompok  sosial  tertentu
            untuk  diproses  statusnya  sebagai  pengungsi.   ataupun karena opini politiknya. Pasal 33 ayat
            Meski bukan sebagai negara tujuan, Indonesia     (1)  Konvensi  Tahun  1951  yang  berisi  prinsip
            sering dijadikan sebagai negara transit karena   non-refoulement  ini  termasuk  dalam  pasal-
            posisi  geografis  Indonesia  berada  pada  jalur   pasal yang tidak dapat direservasi dan prinsip
            menuju perlintasan negara tujuan suaka, yaitu    ini pun mengikat negara-negara bukan peserta
            Australia.  Dari  Indonesia,  mereka  berniat    Konvensi Tahun 1951.
            masuk  ke  negara  tujuan  suaka,  rata-rara
            mereka berniat ke Australia, baik secara legal          Prinsip  non-refoulement  sebagaimana
            ataupun  ilegal,  dengan  menggunakan  status    tercantum  dalam  Pasal 33  ayat  (1)  Konvensi
            pengungsi  yang  dikeluarkan  oleh  UNHCR        Tahun    1951     merupakan     dasar    dari
            mewakili pemerintah Indonesia.                   perlindungan      internasional     terhadap
                                                             pengungsi.  Substansi  dari  prinsip  non-
                    Keberadaan     pencari   suaka    dan    refoulement  adalah  jaminan  suatu  negara
            pengungsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan    untuk    tidak    akan     mengusir      atau
            dari  intervensi  lembaga  internasional  dengan   mengembalikan  seorang  pengungsi  dengan
            manjadikan hak asasi manusia sebagai dasar       cara  appaun  ke  negara  asalnya  dimana
            pembenarannya. Prinsip yang terkenal dalam       kehidupan dan kebebasannya akan terancam.
            hukum  pengungsi  adalah  prinsip  larangan      Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Pasal
            pengusiran  (non-refoulement)  yang  diatur      31  dan  Pasal  33  ayat  (1)  Konvensi  Tahun
            dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951      1951,  baik  kedatangan  secara  tidak  sah
            tentang     Pengungsi.      Pasal     tersebut   maupun kegagalan, harus melaporkan kepada
            menetapkan bahwa negara-negara pihak pada        otoritas  yang  berwenang  dalam  batas  waktu
            konvensi  ini  tidak  boleh  mengusir  atau      yang    telah    ditentukan    tidak   dapat
                mengembalikan      seorang     pengungsi,    dipertimbangkan sebagai alasan formal untuk


                  12                                                              BhumiPura  Edisi I
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17