Page 7 - bhumipura_edisi_6_2017_rev2
P. 7

LAPORAN UTAMA



                    Kepala Bagian Keuangan Phoe Saefullah di hadapan peserta sosialisasi mengungkapkan
            beberapa keuntungan penerapan sistem online. Di antara keuntungan tersebut antara lain,
            pengelolaan PNBP lebih akuntabel karena berbasis online dan tidak adanya celah untuk
            pungutan  liar  yang  dapat  merugikan  masyarakat.  Di  samping  itu  juga  pemohon  diberikan
            kebebasan untuk membayar secara tunai melalui bank atau kantor pos dan non tunai melalui
            ATM (Anjungan Tunai Mandiri), internet banking dan mesin EDC.


                    “PNBP Keimigrasian ini nantinya langsung disetor ke kas negara dan tidak ada perputaran
            uang di Imigrasi. Di samping itu kita juga mendukung terwujudnya implementasi SIMPONI
            dalam pengelolaan PNBP Izin Tinggal Keimigrasian,” jelasnya.


                    Kepala Seksi Izin Tinggal Terbatas Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Tessar Bayu Setyaji
            selaku narasumber dalam sosialisasi tersebut mengatakan dalam paparannya bahwa Sistem
            Online ini sudah diuji cobakan di 15 Kantor Imigrasi sejak 1 Juni 2017. Semenjak diterapkan
            dalam ujicoba tersebut Ditjen Imigrasi terus melakukan pengawasan dan evaluasi atas
            pelaksanaan sistem baru ini. Kendala dan permasalahan di Kantor Imigrasi menjadi masukan
            bagi Tim perumus kebijakan di Ditjen Imigrasi untuk meningkatkan sistem pelayanan bagi
            Orang Asing.

                    “Semangatnya adalah paperless (tanpa kertas) dan tidak ada map berjalan di Imigrasi
            untuk memangkas birokrasi. Siapapun petugasnya harus lewat sistem online. Semua berkas
            dipindai per layanan. Sehingga tidak ada lagi persetujuan melalui surat manual, tidak ada surat
            fisik,” tegasnya.


                    Selain lebih efektif dan efisien, layanan Imigrasi berbasis online juga lebih transparan
            dan mampu menutup celah akan adanya penyalahgunaan termasuk pungutan liar oleh oknum-
            oknum tertentu. Transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan citra pemerintah Indonesia
            di mata masyarakat dalam dan luar negeri sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik.
            Sebagai hasilnya, iklim investasi di dalam negeri lebih kondusif dan dapat menarik lebih banyak
            investor baik dalam dan luar negeri untuk turut membangun Indonesia.




























                                                                                     Edisi 6 Tahun  2017 |  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12