Page 9 - Majalah Bhumipura Edisi 4 Tahun 2017
P. 9

BERITA DIREKTORAT



                        FGD SISTEM PENGENDALIAN INTERN

                        PEMERINTAH (SPIP) – PENYUSUNAN

                            IDENTIFIKASI  ANALISIS RESIKO












































                   embenahan diri seluruh bagian pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka
                   mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik membutuhkan dukungan dari rangkaian
                   struktur sistem baik internal maupun eksternal. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
           P(SPIP) mewakili bagian dari rangkaian struktur tersebut. Latar belakang pelaksanaan SPIP
            tidak lain sebagai tindak lanjut dari Undang Undang No 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan
            Negara yang telah menjadi ketetapan dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang
            SPIP. Sesuai definisinya, SPIP merujuk pada proses menyeluruh pada kegiatan organisasi
            dalam upaya mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
            keuangan pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


                    Sebagai salah satu instansi yang menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi, Direktorat
            Jenderal Imigrasi menjalankan fungsi dan tugasnya dengan SPIP sebagai fondasi utama. Kali
            ini, Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi mengajak jajarannya untuk mengembangkan
            rencana dan implementasi SPIP dalam kegiatan bertajuk Focus Group Discussion (FGD) SPIP
            Penyusunan Identifikasi dan Analisis Resiko.



                                                                                     Edisi 2 Tahun  2017 |  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14