Page 5 - Majalah Bhumipura Edisi 2 Tahun 2017
P. 5

DARI REDAKSI



               IMIGRASI SERUKAN TIDAK PADA TINDAK


                       PIDANA PERDAGANGAN ORANG

                             DAN TKI NON PROSEDURAL



                  indak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan luar biasa sehingga
                  penanganannya memerlukan cara yang juga luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir,
            Tpelaku TPPO menggunakan modus baru yakni TKI Non Prosedural yang cukup marak
            akhir-akhir ini. Menghadapi masalah tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menyiapkan
            sejumlah langkah mengatasi hal tersebut. Asia sendiri termasuk Asia  Tenggara telah
            ditengarai menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap perdagangan manusia
            ilegal.  Merespon  situasi  genting  ini,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  berperan  penting  dalam
            mengintensifkan pengawasan terhadap WNI yang akan mengajukan permohonan Paspor dan
            keluar dari wilayah RI melalui TPI. Maka sangat penting bagi seluruh jajaran Imigrasi untuk
            menghentikan kejahatan ini dengan berbagai upaya termasuk pencegahan sebagai langkah
            pertama.  Terkait pencegahan  TKI Non Prosedural, Ditjen Imigrasi telah menerbitkan Surat
            Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan
            TKI non prosedural, yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017. Surat ini menjadi pedoman
            petugas Imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.


                    Menyadarkan calon TKI Non Prosedural menjadi salah satu hal yang penting dalam
            mencegah TPPO merajalela di tanah air. Pemerintah telah berulang kali menghimbau para
            calon  TKI untuk masuk melalui Dinas  Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan
            Perlindungan  TKI (BNP2TKI) alih-alih berangkat secara ilegal. Pada saat yang sama, Ditjen
            Imigrasi secara aktif menangkal modus-modus pemberangkatan TKI Non Prosedural melalui
            penyalahgunaan paspor antara lain untuk wisata, ziarah dan umroh. Hingga saat ini, tercatat
            sebanyak 3.825 permohonan pembuatan paspor telah ditunda prosesnya karena ditengarai
            akan digunakan untuk memberangkatkan TKI Non Prosedural. Sementara itu, Ditjen Imigrasi
            juga telah mencegah pemberangkatan 783 calon TKI Non Prosedural dimana 167 diantaranya
            di pelabuhan dan 576 di bandara.

                    Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait terus diintensifkan.
            Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Koordinator
            Bidang Politik Hukum dan Keamanan, TNI, Polri, Kemenaker, BNP2TKI, Kementerian Agama,
            Kementerian  Sosial  dan  Kementerian Dalam  Negeri.  Melalui  serangkaian  upaya  yang
            terkoordinir, terpadu dan terstruktur, Ditjen Imigrasi menegaskan komitmennya untuk terus
            turut serta secara aktif dalam melindungi  setiap WNI dari berbagai bentuk ancaman. Bahkan
            ditegaskan bahwa pemerintah Indonesia melalui Ditjen Imigrasi dan beberapa lembaga terkait
            tidak akan membiarkan pelaku TPPO lepas dari jeratan hukum. Tidak akan ada ruang tersisa
            bagi para pelaku untuk mencari korban baru.






                                                                                     Edisi 2 Tahun  2017 |  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10